Presiden Minta Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di IKN Lebih Dimatangkan

BOGOR - Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan dalam mempersiapkan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden meminta agar perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan IKN lebih dimatangkan dan melibatkan semua kementerian/lembaga terkait untuk saling berkoordinasi, sehingga target-target pembangunan IKN dapat tercapai.

Demikian disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Pada Jumat, (3/06/2022).

Baca juga: DPRD Gelar Paripurna Tentang Cagar Budaya, Begini Pandangan dari Enam Fraksi

“Bapak Presiden dalam memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi, khususnya perencanaan untuk multisektor. Dalam hal ini, semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi memang sudah bekerja dan melakukan konsolidasi dan koordinasi di antara mereka, ” ucap Bambang.

Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN akan melibatkan banyak pekerja di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar target-target dapat tercapai secara maksimal dalam jangka waktu tertentu.

Baca juga: Pemerintah Terapkan Pengetatan Kegiatan Natal dan Tahun Baru

“Untuk pekerja di lapangan jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan. Kenapa sebanyak itu? Karena memang pada pelaksanaan ini karena waktunya sempit, dan kita harus mencapai beberapa target tentunya jumlah pekerja, dan nanti jumlah material juga akan cukup banyak, ” tutur Bambang.

Bambang menuturkan bahwa kondisi lingkungan hidup dan interaksi dengan masyarakat sekitar harus tetap diperhatikan selama rangkaian proses pembangunan IKN.

Baca juga: Pessel Raih Lima Anugerah dari KI Sumbar, Kadis Kominfotik Junaidi Ikut Terima Penghargaan

“Jadi diarahkan tadi untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan kemudian juga kondisi dengan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat sudah bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini, ” ucap Bambang.

Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa konversi hutan dan lahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bambang menyebut, pemerintah akan melakukan reforestasi hutan agar kondisi hutan tetap terjaga.

Baca juga: Jakstrada Menjadi Kebijakan Strategis Kabupaten Bengkalis Dalam Pengolahan Sampah

“Sehingga sustainable forest city untuk Nusantara ini benar-benar dapat kita wujudkan dengan baik. Kota yang green, kota yang smart ataupun cerdas, kota yang inklusif, dan juga kota yang sustainable ke depannya, ” ujar Bambang.(*)

Redaktur     : JIS Agung 

Baca juga: Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar